Rapat Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Pusat di Lingkungan UINSI Samarinda

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda telah menyelenggarakan rapat dengan agenda “Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Pusat dalam Lingkungan UINSI Samarinda”, bertempat di Aula Lt.3 Rektorat, Rabu, (31/08/22). Acara ini dipimpin oleh Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III dan KABIRO AUK dan dihadiri oleh seluruh kapus yang ada di dalam naungan LP2M UINSI Samarinda.
Penguatan koordinasi inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menghadirkan peran kepala pusat yang berjumlah 10 pusat di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan 5 pusat Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), untuk menjadi lembaga yang mampu menghasilkan output berupa langkah-langkah pembaharuan fungsi kapus didalam lembaga. Rektor UINSI Samarinda Prof. Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd memberikan arahan bahwa keberadaan kapus sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan UINSI Samarinda yang sudah beralih status dari IAIN ke UIN. Wakil Rektor I, Prof. Dr. Muhammad Nasir, M.Ag dalam kesempatan ini menyinggung mengenai temuan hasil ISO yang dilakukan oleh auditor menyatakan bahwa ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi terkait penyediaan layanan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UINSI Samarinda yang pada prinsipnya mendorong lembaga pendidikan untuk menjadi lebih bertanggung jawab secara sosial dan mampu menyediakan layanan pendidikan yang dapat diakses secara adil bagi mahasiswa.
Pada saat pembacaan hasil dari audit surveilance selama dua hari auditor menyatakan bahwa ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi terkait penyediaan layanan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UINSI Samarinda telah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dan mendapatkan hasil yang baik.
Pada saat yang bersamaan Wakil Rektor II, Prof. Dr. Zurqoni, M.Ag juga meminta kapus-kapus memastikan penetapan dokumen pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari SOP, pedoman pelaksanaan, Roadmap dan renstra tersedia.